Nono meminta kedua organisasi tersebut bersikap tegas dan menjatuhkan sanksi apabila dugaan pelanggaran itu terbukti. Menurutnya, persoalan tersebut bukan sekadar kesalahan administrasi atau pendataan, melainkan menyangkut kepatuhan terhadap aturan keikutsertaan atlet dalam kompetisi resmi.
"Ini bukan lagi soal salah data. Ini sudah soal atlet yang jelas-jelas bermain untuk dua daerah. Kalau KONI Sulsel dan POBSI Sulsel tidak berani beri sanksi, untuk apa ada aturan?" tegas Nono.
Ia menegaskan, pihaknya dari Kabupaten Soppeng meminta agar persoalan tersebut tidak ditutup-tutupi. Nono mendesak dilakukan penelusuran menyeluruh terhadap status atlet yang dipersoalkan, termasuk memeriksa dokumen domisili, identitas kependudukan, serta surat mutasi atlet sesuai ketentuan Pedoman Umum KONI Sulsel.
Menurut Nono, ketidakjelasan dalam penerapan aturan dapat mencederai rasa keadilan bagi atlet yang selama ini menjalani proses pembinaan dan mengikuti seluruh persyaratan yang telah ditetapkan.
"Jangan sampai atlet yang berjuang dari bawah, yang taat aturan, kalah dengan atlet yang lolos karena data dimainkan. Kami di Soppeng menuntut keadilan," lanjutnya.
Tak hanya meminta penindakan, Nono juga menantang KONI Sulsel dan POBSI Sulsel agar mengedepankan transparansi dalam proses pendataan dan verifikasi atlet cabang olahraga biliar yang berlaga di Porprov XVIII Sulsel 2026.
"Kami tantang. Kalau memang tidak ada yang salah, buka datanya. Kalau memang ada atlet yang bermain dua daerah, beri sanksi. Jangan tebang pilih," pungkasnya.
Lebih jauh, ia meminta agar penanganan persoalan tersebut tidak hanya berhenti pada atlet. Apabila ditemukan pelanggaran, pihak-pihak yang terbukti terlibat dalam proses pendataan maupun administrasi keikutsertaan atlet juga harus dimintai pertanggungjawaban sesuai ketentuan yang berlaku.
Nono berharap KONI Sulsel dan POBSI Sulsel segera memberikan penjelasan serta mengambil langkah konkret agar polemik tersebut tidak semakin mencederai integritas penyelenggaraan Porprov XVIII Sulawesi Selatan 2026.
Hingga berita ini diterbitkan, belum terdapat tanggapan resmi dari KONI Sulsel maupun POBSI Sulsel terkait tuntutan dan tantangan yang disampaikan Wakil Ketua III POBSI Kabupaten Soppeng tersebut. (@wi)
