-->
  • Jelajahi

    Copyright © Wargata.com
    Info Berada di Sekitar Warga

    Maulid Nabi Muhammad SAW

    Hut TNI

    Ads Google Searc

    Kapolres Wajo

    Hukrim

    Banner IDwebhost

    Peringatan HKG PKK ke-49, Gubernur Sulawesi Tenggara: Dana Desa Gerakkan Kegiatan PKK

    Media Warga
    18/03/21, 10:32 WIB Last Updated 2021-09-10T20:23:12Z
    Wargata.com, Sultra - Gubernur Sulawesi Tenggara, Ali Mazi mendorong agar dana desa dapat dioptimalkan penggunaannya untuk menggerakkan kegiatan Pemberdayaan Kesejahteraan Keluarga (PKK) di tiap-tiap desa yang ada. Hal itu disampaikan Gubernur dalam puncak peringatan Hari Kesatuan Gerak (HKG) PKK ke-49 Tingkat Provinsi Sultra yang digelar di Hotel Claro, Kamis 18 Maret 2021. 

    Gubernur mengatakan, masih terdapat desa dan kelurahan di Sultra yang belum memanfaatkan dana desa untuk menggerakkan kegiatan PKK. Padahal, kegiatan PKK sangat strategis untuk melakukan agenda pemberdayaan keluarga.

    Dengan tema peringatan HKG PKK tahun ini, yakni Keluarga Pelopor Perubahan Menuju Indonesia Maju, hal itu mengisyaratkan bahwa TP PKK harus menjadi garda terdepan dalam upaya mewujudkan keluarga berkualitas dalam aspek moral, pendidikan, kesehatan, sosial budaya, ekonomi, dan lingkungan hidup.

    “Saya mengharapkan program kerja Tim Penggerak (TP) PKK di daerah dapat senantiasa bersinergi dan terintegrasi dengan program prioritas pemerintah daerah. TP PKK harus terlibat secara aktif dalam perencanaan pembangunan untuk mewujudkan keluarga yang berkualitas,” kata Gubernur.

    Selain membicarakan tentang eksistensi TP PKK, Gubernur juga menyinggung perihal peran Dewan Kerajinan Nasional Daerah (Dekranasda), yang pada acara tersebut Pengurus Provinsi Dekranasda Sultra periode 2018-2023, dikukuhkan.

    Menurut Gubernur, dekranasda adalah mitra pemerintah daerah dalam membina dan mengembangkan kerajinan daerah. Oleh karena itu, baik pemerintah provinsi maupun kabupaten/kota, selalu mendukung upaya-upaya yang dilakukan dekranasda.

    Dukungan itu bukan hanya pendanaan saja, tetapi juga berupa kebijakan dalam hal penggunaan berbagai produk kerajinan di instansi pemerintah maupun swasta. Dalam rangka mengembangkan produk-produk kerajinan daerah, Gubernur menitip setidaknya enam pesan kepada pengurus Dekranasda Sultra yang dikukuhkan.

    Pertama, Dekranasda terus meningkatkan inovasi dan kreatifitas dan keterampilan pengrajin agar mampu mengembangkan potensinya dan mendorong masyarakat pengrajin menjadi masyarakat produktif.

    Kedua, produk kerajinan daerah harus selalu dikembangkan dan mengikuti trend dengan kualitas dan harga yang bersaing. Ketiga, memperkuat kerjasama dan sinergi dengan pihak terkait, antara lain perbankan, BUMN, BUMD, dan swasta. Misalnya, pengembangan kampung tenun dan fasilitas pemasaran produk kerajinan daerah secara online.

    Keempat, dalam kompetisi pemasaran produk yang kian ketat di era digital saat ini, branding produk menjadi sangat penting untuk diperhatikan. Dimulai dengan memasukkan unsur-unsur pendidikan, budaya, dan kreatifitas lokal.

    “Sehingga dalam mempromosikan dan memasarkan produk kerajinan, tidak hanya menjual produk semata tapi juga memperkenalkan nilai atau filosofis dalam sebuah produk,” tegas Gubernur.

    Pesan kelima, dekranasda harus dapat memfasilitasi pengrajin untuk mendapatkan hak atas kekayaan intelektual berupa hak cipta, paten, dan merek atas berbagai karya yang mereka hasilkan, agar tidak diakui atau gampang ditiru oleh daerah lain, dan benar-benar dapat menjadi khasanah budaya yang diakui nasional dan internasional.

    Keenam, dekranasda diharapkan membantu para pengrajin menghasilkan berbagai produk kerajinan dan produk kreatif lainnya, yang dapat dijadikan aksesoris khas dalam mendukung kepariwisataan di Sultra.

    Sementara itu, Ketua TP PKK Sultra Agista Ariany Ali Mazi yang membacakan sambutan tertulis dari Ketua Umum TPP PKK Pusat Ny. Tri Tito Karnavian mengatakan, gerakan PKK bukan obyek program pemerintah. Gerakan PKK harus mampu menginspirasi keluarga-keluarga Indonesia untuk melakukan perubahan sebagaimana tujuan pembangunan nasional.

    Terbukti, PKK telah turut memberikan solusi bagi permasalahan bangsa, terutama di masa pandemi Covid-19. Sebanyak 41,3 juta masker di seluruh provinsi di Indonesia telah dibagikan dan sebanyak 51.850 orang telah menjalani rapid tes yang dilaksanakan PKK pada peringatan Hari Ibu tahun 2020.

    Saat ini, tantangan yang harus turut dijawab oleh TP PKK adalah isu-isu strategis yang meliputi degradasi moral, stunting, pandemi Covid-19, dan kerusakan lingkungan. Ini semakin menegaskan bahwa program-program PKK harus bersinergi dengan pemerintah.
    Puncak peringatan HKG PKK ke-49 juga diwarnai dengan parade busana adat pengantin wanita di 17 kabupaten/kota. Para Ketua TP PKK Kabupaten/Kota se-Sultra secara bergantian naik ke panggung menunjukkan pakaian adat mereka yang diiringi penjelasan tentang makna-makna filosofis pakaian yang mereka kenakan.

    Parade busana adat pengantin yang dikemas dalam lomba fashion show ini dimenangkan oleh Kabupaten Bombana sebagai juara pertama, dan berturut-turut sebagai juara kedua dan ketiga masing-masing Kabupaten Konawe dan Muna, serta juara favorit dari Kabupaten Buton Selatan.

    Acara ini juga diisi dengan peragaan busana hasil rancangan Ketua TP PKK Sultra Agista Ariani Ali Mazi, yang terdiri dari kain batik bermotif Sultra dan kain tenunan khas Sultra. Busana rancangan Ketua TP PKK Sultra ini dijadwalkan akan ditampilkan pada ajang Indonesian Fashion Week 2021.

    Di penghujung acara, diumumkan stan pameran terbaik dari 17 kabupaten/kota. Juara pertama hingga ketiga secara berturut-turut diraih oleh Kabupaten Muna, Kota Kendari, dan Kabupaten Kolaka Utara. Sedangkan juara harapan satu sampai tiga masing-masing diraih oleh Kabupaten Buton Selatan, Kolaka, dan Buton.

    Kegiatan puncak peringatan ini cukup meriah. Selain para pengurus TP PKK kabupaten/kota, acara ini juga dihadiri oleh unsur Forkopimda tingkat provinsi, pimpinan lembaga vertikal baik TNI/Polri maupun sipil, sekretaris daerah provinsi, dan para kepala OPD lingkup pemprov

    (TW/HS/EI)
    Komentar

    Tampilkan

    Timwar

    +