Iklan InFeed

Warga Search

Hukrim

Dinilai Arogan, Lurah Lapadde Tantang Awak Media

Cyber Media
19/05/20, 22:15 WIB Last Updated 2020-05-19T20:46:11Z
Foto : Pengambilan Gambar Selasa (19/05/20)
Wargata.com, Sulsel - Lurah Lapadde, Hj. Sri Meiriany yang baru menjabat sekitar Lima Bulan (5) di Kelurahan Lapadde Kecamatan Ujung Kota Parepare, kini menuai tanggapan dari Awak Media, yang mana saat mengakui dirinya sebagai Komisaris Media.

Hal tersebut diketahui saat Awak Media Wargata.com menemui Lansung diruang kerjanya ibu Lurah Lapadde, Hj. Sri Meiriany yang mengaku terustran bahwa,  "saya juga Media selaku Komisaris News Sulsel, Kalau Komisaris kan bisa", Ucapnya

Selain itu, Iya pun meminta agar rekaman dihapus yang mana dari pihak Awak Media sempat merekam berdurasi beberapa detik, "Hapus Rekaman itu, saya bisa tuntuk mengambil rekaman saya sebelum memberitahukan, ujar Hj. Sri Meiriany dengan suara lantang  sambil mengambil Handphone Awak Media dari tangannya. Selasa (19/05/20).
Dengan demikian, Para Awak Media dan juga Lembaga Pengawasan Pelayanan Publik Nasional (LP3-N) Sangat menyayangkan atas tindakannya di bulan Ramadhan dan ditengah Mewabahnya Covid-19, yang ia lakukan terhadap awak media, dengan memperlihatkan sifat arogan, seenaknya mengambil handpone dari tangan Awak Media yang sedang menjalankan tugas.

Para Awak Media pun mencemati dalam hal itu, sebagaimana yang tertuang dalam Peraturan Pemerintah (PP) No. 53 Tahun 2010 tentang Disiplin PNS.

Disebutkan, “Disiplin PNS (Pegawai Negeri Sipil) adalah kesanggupan Pegawai Negeri Sipil untuk mentaati kewajiban dan menghindari larangan yang ditentukan dalam peraturan perundang-undangan dan atau peraturan kedinasan yang apabila tidak ditaati atau dilanggar dijatuhi hukuman disiplin.

Seorang ASN yang semestinya menjalankan kebijakan pemerintah termasuk melaksanakan keputusan politik, sangat tidak etis sekali takkala seorang oknum ASN yang membawa nama media ataukah merangkap jabatan sebagai wartawan yang sudah pasti bertentangan dan bertolak belakang dengan fungsi kedinasan. Jelas Sam Selaku Anggota Lembaga Pengawasan Pelayanan Publik Nasional.

“Selain itu, fungsi sosial kontrol bagi Pers yang sesungguhnya bukan tidak mungkin akan mendapat hambatan dan rintangan. Atau mungkin oknum ASN tertentu sengaja jadi wartawan dan LSM sebagai asas manfaat dalam rangka cari selamat” terangnya.

Lanjut dijelaskan, selain tertera dalam PP No. 53 Tahun 2010 tentang Disiplin PNS, tertuang juga dalam UU No. 5 Tahun 2014 tentang ASN. Dimana dalam UU tersebut terdapat larangan bagi PNS/ASN dan sanksi yang diberikan jika melanggar. Tutupnya.

(TimWar)
Komentar

Tampilkan

Warga Terkini

Law and order

+