Wargata.com, Makassar -- Gugus tugas Sulawesi Selatan dipimpin oleh Gubernur Prof. HM Nurdin Abdullah (ketua Umum) melaksanakan vicon (Vidio Converence) dengan Menkopolhukam RI, dan seluruh jajaran gugus tugas dalam rangka percepatan penanganan covid-19. Dibalai Jendral Muh. Yusug jalan Jendral Sudirman. Senin (18/5/2020) pukul 14.55 Wita.
Gugus Tugas Sulsel Percepatan Penanganan Covid 19 melaksanakan vicon dan swluruh jajaran dalam rangka percepatan penanganan covid-19.
Selain Gubernur hadir Pangdam XIV/Hasanuddin Mayjen TNI Andi Sumangerukka, Kapolda Sulsel Irjen Pol. Drs. Mas Guntur Laupe, Kabinda Sulsel Brigjen TNI. Wing Handoko, Kajati Sulsel Dr. Firdaus Dewilmar, Kepala Dinkes Provensi Sulsel Muh. Ichsan, Asisyen III provensi Sulsel Tautoto Tana Dan kepala BPBD sulsel Nikmal.
Vicon ini dilakukan dalam rangka percepatan penanganan pandemi covid-19 dengan arahan para menteri dan kepala lembaga terkait permasalahan yang dibahas adalah tentang shalat idul fitri, apakah dilaksanakan secara berjamaah atau silaksanakan dirumah saja. "kata Menkopolhukam RI.
Secara Yuridis yang masuk dalam perundang undangan dan Permenkes, kegiatan keagamaan yang massif dilarang dalam Permenkes No 9 tahun 2020.
Pemerintah meminta agar keputusan tersebut tidak dilanggar. Menghimbau agar Forkopimda melakukan sosialisasi dan kampanye agar Sholat Ied dilakukan dirumah masing masing.
Forkopimda TNI POLRI agar mengantisipasi kemungkinan adanya beberapa kelompok yang memaksa melakukan kegiatan Sholat Ied, sehingga tetap mempersiapkan protokol kesehatan.
Mendagri RI, Sepakat dengan pernyataan Menkopolhukam intinya secara Yurisdiksi kegiatan keagamaan yang bersifat mengumpulkan orang tidak diaksanakan. Terkhusus zona merah Covid 19.
Hal itu dilakukan karena dapat memungkinkan penularan Covid 19 secara massif. Agar merangkul tokoh2 agama agar satu suara untuk tidak melaksanakan Sholat Ied. "ucapnya.
"Waka BIN RI, Memohon maaf terkait ketidakhadiran Kepala BIN RI dikarenakan tugas khusus oleh Presiden RI.
Perkiraan prediksi penularan Covid 19 pada hari Raya Idul Fitri akan bertambah dengan massif di seluruh wilayah Indonesia.
Serta 3 Klaster kegiatan keagamaan yang menonjol dan memberikan dampak penularan Covid 19 secara massif yaitu
Klaster Pertama Ijtima Ulama Gowa yang tersebar di 10 Provinsi. Klaster kedua Jemaah tablig dari India. Klaster Ketiga Jemaah Bethel di Jawa Barat.
Pemberian ijin Sholat Ied akan memicu masyarakat yang lain di zona merah untuk melaksanakannya juga. Isu yang dimainkan pihak oposisi yaitu inkonsistensi pemerintah dalam mengambil kebijakan PSBB dan akan mencapai puncaknya pada hari Raya Idul Fitri dengan isu Sentimen Agama. "jelas Waka Bin RI.
Maka dari itu disarankan agar menyiapkan dan melaksankan protokol SOP keamanan kesehatan Covid 19 bagi kelompok jemaah yang memaksa pelaksanaan Sholat Ied dan tidak melakukan pembubaran secara paksa. "tegasanya.
Menteri Agama, Telah mengeluarkan himbauan baik berupa video dan selebaran ataupun melalui Medsos terkait agar tidak meaksanakan Sholat Ied berjemaah di masjid dan lapangan selanjutnya agar dilaksankan dirumah saja.
Dan mengajak seluruh Forkopimda agar menghimbau dengan keras agar masyarakat melaksanakan Sholat Ied dirumah. "jelasnya.
Hal yang sama juga sikatakan oleh Kepala BNPB RI bahwa sepakat dengan pernyataan Menteri Agama agar menghimbau pelaksanaan Sholat Ied dirumah Masing-masing.
Kapolri menghimbau Forkopimda agar tetap mengacu kepada putusan pemerintah pusat terkait pelarangan Sholat Ied.
Agar memberdayakan Tokoh Agama dan Tokoh Adat serta Tokoh masyarakat untuk menghimbau masyarakat melaksnakan sholat Ied dirumah. Jika tetap masih ada kelompok yang memaksa agar dilaksanakan pengamanan dengan protokol kesehatan sesuai SOP Covid 19. "ungkap Kapolri.
Panglima TNI juga sepakat dengan Menteri Agama dan Fatwa MUI untuk sholat ied dirumah masing2. Forkopimda agar melaksanakan himbauan agar kegiatan Sholat Ied dilaksankan dirumah masing-masing.
Apabila ada kelompok yang tetap melaksanakan Sholat Ied berjemaah diluar untuk melaksanakan pengamanan serta protokol kesehatan Covid 19. "kata panglima TNI.
TNI Polri dn Forkopimda agar mengawasi secara ketat tiap check Point perbatasan antar Kab Kota, terkait masyarakat yang akan mudik. Agar Babinsa dan Babinkamtibmas tetap melaksanakan sosialisi terkait himbaun pemerintah untuk penceghan Covid 19.
Jaksa Agung RI, Berharap tidak terjadi lagi penyebaran Covid 19 dari kegiatan berkumpul, sehingga dpt menaikkan secara massif penularan Covid 19. "tutur jaksa Agung.
Ketua Umum Gugus Tugas Sulsel, Gubernur Sulsel Prof HM. Nurdin Abdullah mengatakan, Akan melaksanakan sesuai arahan terkait himbauan pemerintah melarang kegatan yang bersifat mengumpulkan orang banyak, dan akan melaksanakan protokol pengamanan kesehatan jika ada kelompok yang memaksa melaksanakan Sholat Ied.
Telah melakukan program wisata Covid dibeberapa daerah untuk ditarik ke kota Makassar, sehingga angka kesembuhan di Sulsel tinggi, serta untuk meminimalisir stigma negatif terkait Pasien Covid 19. "kata Gubernur Sulsel.
Dan adapun hasil rapat vicon tersebut antara lain. Pemerintah berharap dengan sangat agar masyarakat mengikuti intruksi dari pemerintah terkait tidak melaksanakan kegiatan ibadah yang sifatnya mengumpulkan orang banyak seperti Sholat Ied.
Dikarenakan permaslahan pelarangan Sholat Ied sensitif dan dapat menimbulkan dampak sosial agar menghimbau secara massif tanpa pemaksaan pembubaran kegiatan Sholat Ied.
Agar melaksanakan pengamanan protokol kesehata Covid 19 jika ada kelompok yang memaksa pelaksanaan Sholat Ied.
Kegiatan mudik agar diawasi dengan ketat, khususnya menjelang dan sesudah hari raya Idul Fitri serta di waktu yang lengah seperti malam hari. (Awhy)
