Wargata.com, Jakarta -- Gelombang aksi unjuk rasa besar-besaran yang melumpuhkan jalur poros jalan trans-Sulawesi di wilayah Tana Luwu sampai hari ini, Senin, (26/1/2026), masih terus berlanjut.
Ribuan warga dari empat wilayah kabupaten/kota (Palopo, Luwu, Luwu Utara, dan Luwu Timur) masih turun ke jalan menuntut segera direalisasikannya pembentukan Provinsi Tana Luwu.
Selain Provinsi Tana Luwu, para demonstran juga menuntut pembentukan Daerah Otonomi Baru (DOB), Kabupaten Luwu Tengah (Luteng), untuk melengkapi empat daerah otonomi lainnya.
Aksi unjuk rasa masyarakat Tana Luwu yang terus meluas dengan mem-blokade akses jalan utama provinsi, sehingga memicu kemacetan yang luar biasa sampai hari ini, Senin, 26 Januari.
Massa yang terdiri dari mahasiswa, tokoh adat, hingga seluruh elemen masyarakat sipil lainnya menegaskan bahwa pemekaran wilayah adalah harga mati demi percepatan kesejahteraan.
Aksi massa yang sudah berlangsung sejak momentum Hari Jadi Luwu 21 Januari 2026, dan Hari Perlawanan Rakyat Luwu 23 Januari 2026, ini akhirnya mendapat perhatian pemerintah pusat.
Melalui Wakil Menteri Dalam Negeri, Bima Arya, pemerintah pusat merespon segala situasi dan kondisi dari aksi demonstrasi masyarakat yang eskalasi-nya terus makin meningkat setiap hari.
Wamendgri tersebut akhirnya mengeluarkan pernyataan pertamanya terkait pemekaran Provinsi Tana Luwu. Pernyataan tersebut sangat melegakan seluruh masyarakat yang ada di Tana Luwu.
Wamendagri Bima Arya akhirnya buka suara, dan memberikan sinyal hijau terhadap pencabutan moratorium DOB yang selama ini menjadi tembok kokoh dari pemekaran Provinsi Tana Luwu.
Menanggapi eskalasi massa yang terus meningkat itu, Bima Arya memberikan pernyataan yang membawa angin segar bagi para pejuang pemekaran serta seluruh masyarakat di Tana Luwu.
“Terima kasih aspirasinya dari Luwu Raya. Kami apresiasi. Ini akan menjadi bahan bagi kami untuk mempertimbangkan pencabutan moratorium DOB,” ucap Bima, Senin (26/1/2026), di Jakarta.
Tentu pernyataan Bima tersebut ibarat angin segar bagi masyarakat Tana Luwu untuk percepatan pembentukan Provinsi Tana Luwu (Luwu Raya), termasuk calon DOB, Kabupaten Luwu Tengah.
Pernyataan Wamendagri ini juga didengarkan langsung sejumlah Anggota DPRD Luwu Utara, termasuk Ketua DPRD, Husain. Pernyataan ini sudah menyebar di sejumlah platform media sosial.
Sebelumnya, Datu XL Luwu, La Maradang Mackulau Opu To Bau, terus memantau perkembangan eskalasi massa yang makin meningkat yang menyebabkan terjadi kemacetan sepanjang jalan.
“Saya mengimbau kepada kita semua berbesar hati mengurangi aksinya. Beri kami kesempatan melanjutkan perjuangan ini di forum yang lebih tinggi. Semua ini demi kemaslahatan kita semua, sesama Wija To Luwu,” harap Datu Luwu. (LHr/@wi)
