Wargata.com, Sulsel - Langkah luar biasa kembali ditunjukkan oleh Polres Enrekang dibawah kepemimpinan AKBP Hari Budiyanto, S.H., S.I.K., M.H., yang kini tidak hanya fokus pada aspek penegakan hukum dan keamanan, tetapi juga tampil terdepan dalam urusan ketahanan pangan, sebagaimana dilaksanakannya di Aula SRDP Kecamatan Baraka, Jum'at, (01/08/2025), Siang.
Sosialisasi Ketahanan Pangan yang digelar di aula pertemuan itu, tepatnya Kecamatan Baraka, Kapolres menegaskan komitmen institusinya untuk berkontribusi nyata dalam mewujudkan swasembada jagung, dimulai dengan pengelolaan 50 hektar lahan produktif di wilayah Enrekang.
Kegiatan ini menjadi titik lanjutan yang melibatkan Lima Kecamatan prioritas yakni, Baraka, Buntu Batu, Malua, Anggeraja, dan Bungin, yang dirancang sebagai wilayah percontohan atau pilot project swasembada jagung berbasis desa.
Pada kesempatan ini, Kapolres Enrekang menegaskan, bahwa ketahanan pangan adalah persoalan strategis bangsa yang memerlukan kolaborasi lintas sektor. Ia pun menggarisbawahi jika Polri memiliki peran lebih dari sekadar pengayom masyarakat, tetapi Polri harus mampu menjadi motor penggerak pembangunan sosial ekonomi, khususnya di sektor pertanian.
“Polres Enrekang siap turun ke lapangan, berbaur dengan petani, dan menjadi bagian dari gerakan swasembada jagung yang akan membawa manfaat nyata bagi masyarakat desa,” ucap Kapolres Enrekang.
Tak hanya berhenti di tataran seremonial, program ini telah disiapkan secara matang dengan menggandeng Dinas Pertanian Kabupaten Enrekang, Perum Bulog, serta tokoh masyarakat desa.
Dengan demikian, Langkah ini untuk memastikan sistem distribusi, pendampingan teknis, hingga penyerapan hasil panen benar-benar efektif. Ia juga menyampaikan bahwa program ini diarahkan agar petani memiliki kepastian harga, menghindari praktik tengkulak, dan mengangkat taraf hidup masyarakat desa.
“Menanam jagung artinya menanam harapan, Kita ingin hasil panen masyarakat dihargai, dibeli dengan harga wajar, dan memberikan dampak ekonomi yang berkelanjutan,” ujarnya
Isu penting lain yang disoroti pada kegiatan ini adalah pemanfaatan dana desa. Kapolres menegaskan bahwa 20% dana desa untuk ketahanan pangan harus digunakan sesuai peruntukan dan dikelola dengan transparan.
“Kami tidak segan menindak jika ada penyimpangan, Program bagus ini akan gagal jika ada kebocoran anggaran. Maka dari itu, pengawasan akan kami perketat demi akuntabilitas,” tegasnya.
Lebih lanjut, AKBP Hari Budiyanto menyampaikan, bahwa keberhasilan program ketahanan pangan lokal akan memberi kontribusi besar pada stabilitas Nasional. Untuk itu, gerakan ini bukan sekadar proyek pertanian, tetapi misi kebangsaan yang harus dilakukan bersama.
“Ketahanan pangan adalah garda depan ketahanan nasional, Kita mulai dari Desa, kita bangun dari akar, dan Polri siap jadi bagian dari jalan menuju kemandirian bangsa,” pungkasnya.
Untuk diketahui, bahwa Kegiatan yang berlangsung penuh antusiasme itu ditutup dengan sesi tanya jawab, dialog terbuka, dan foto bersama sebagai simbol sinergi lintas sektor antara Polri, pemerintah daerah serta masyarakat.
(MW/RL/AM)
